KATTAKAMI

Oleh: MEGA SIMARMATA

Hari Sabtu (27/1) besok, tepat 1 bulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat.

Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara tanggal 27 Januari 2021.

Dalam sebulan kepemimpinannnya, Kapolri sudah menyambangi 5 provinsi untuk mengecek penerapan protokol kesehatan (prokes), yaitu ke Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Khusus untuk provinsi Sulawesi Tenggara, Kapolri menyambangi Poso untuk mengecek situasi keamanan dan memberikan dukungan Tim Satgas Mandago yang merupakan Tim Gabungan TNI Polri untuk menangani masalah keamanan disana.

Kemudian ke Provinsi Jawa Barat saat Kapolri mengecek jebolnya tanggul Sungai Citarum, sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban banjir di Bekasi, Jawa Barat.

Bisa dibayangkan bagaimana pada staf dan bawahan Kapolri dalam menyusun kegiatan-kegiatan Jenderal Listyo hari demi hari.

Terutama dua pekan belakangan ini, saat permasalahan mulai muncul satu persatu ke permukaan.

Yang paling menggemparkan adalah saat Kapolsek Astanaanyar dan 11 anggotanya kedapatan pesta sabu.

Surat Telegram Kapolri langsung dikeluarkan menyikapi skandal Astanaanyar ini, dimana salah satu poinnya adalah memerintahkan semua Kapolda untuk melakukan tes urine kepada seluruh anggotanya.

Surat Telegram soal ini ditanda-tangani oleh Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Tes urine belum ada hasil lengkapnya dari seluruh Polda, datang lagi masalah baru.

Seorang oknum polisi kelayapan ke tempat hiburan malam, tak mau membayar tagihannya dan main tembak kepada 3 orang (dimana salah seorang diantaranya adalah prajurit TNI).

Dalam hitungan jam, keluar Surat Telegram baru untuk melarang seluruh anggota kepolisian kelayapan di tempat hiburan malam dan mengetatkan sistem pakai pinjan senjata api di kalagan internal kepolisian.

Surat Telegram ini ditanda-tangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri.

Dalam 1 bulan, 2 masalah yang sangat menggegerkan telah terjadi mencoreng nama kepolisian.
Ads hikmah yang bisa diambil dari semua ini.

Bahwa ternyata Kapolri Listyo menerima warisan sangat kelam dari Kapolri Kapolri sebelumnya.

Warisan kelam seperti apa?

Warisan kelam bahwa ternyata selama ini tidak pernah ada peraturan yang tegas dan pengawasan yang ketat soal penyalah-gunaan narkoba dan senjata api.

Sehingga sekarang, begitu masalah muncul dan pimpinan Polri menggelar evaluasi.
Terbitlah Surat Telegram.

Melakukan tes urine serentak di seluruh Polda saja tidak pernah terjadi di Kepolisian.

Baru dalam kepemimpinan Listyo, seluruh Polda wajib melakukan tes urine kepada anggota anggotanya.
Begitu juga soal gentayangannya oknum polisi di tempat hiburan malam.

Dalam kasus ini, Kapolri sudah harus menindak tegas Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Barat dan Kapolsek Cengkareng.

Kenapa?

Pandemi corona ini sudah berlangsung selama 11 bulan.

Mengapa Polda Metro, Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng membiarkan ada tempat hiburan malam buka sampai pagi?

Ada aturan yang sangat jelas bahwa seluruh toko, restoran sejenis sudah harus tutup pada Pukul 19.00 WIB.

Begitu jauh Kapolri melakukan kunjungan ke Bali, Sulsel dan Sulbar untuk mengecek penerapan prokes sesuai perintah Presiden.

Tapi bawahan Kapolri di level Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, mengabaikan penerapan prokes.

Polda Metro Jaya harus belajar dari pengalaman pahit saat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dicopot oleh Kapolri Idham Azis karena dianggap mengabaikan pelanggaran prokes pada bulan Oktober 2020.

Satu bulan pertama kepemimpinan Kapolri Listyo, satu persatu potret kelam kepolisian yang selama ini dibiarkan terjadi mulai ketahuan.

Tak ada aturan tegas soal narkoba.

Tak ada aturan tegas soal penggunaan senpi.

Listyo mendapat warisan kelam atas semua carut marut  itu.

Dan kini, dalam 1 bulan pertama kepemimpinannya Kapolri terus gigih membenahi perilaku anggota anggota kepolisian yang selama ini tersembunyi keburukan-keburukannya.

Satu persatu keburukan-keburukan itu dibersihkan dan dibenahi.

Polri, harus sadar, betapa cinta dan betapa besarnya harapan rakyat Indonesia kepada aparat penegak hukum berseragam coklat ini.

Maka ketika terkuak borok demi borok yang selama ini tak pernah ketahuan, Indonesia lantas geger.

Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) ?

Tolong jangan cuma sebatas janji, buktilah itu Jenderal Listyo.
Indonesia menunggu …

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

 

Jakarta, Senin 22 Februari 2021 (KATAKAMI) — Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada akhir pekan kemarin, membuat berbagai wilayah khususnya di DKI Jakarta terendam banjir.

Posko banjir Korps Marinir yang berisi prajurit-prajurit dari Pasmar 1 telah menerima banyak laporan dari masyarakat terkait hal tersebut melalui nomor Call Centernya. 

Pada hari Sabtu (20/02) misalnya, paea personel dari satgas banjir yang dipimpin oleh Letda Marinir Sukur Priyono yang sehari-hari bertugas sebagai Danton 3 Kompi B Yon Ranratfib 1 Marinir  langsung mendatangi lokasi banjir untuk membantu warga di daerah tersebut, lokasi banjir yang didatangi personel satgas banjir Marinir kali ini berada di Jl. Puri Mutiara Jeruk Purut, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

Untuk diketahui, dengan datangnya musim penghujan yang disertai intensitas hujan yang tinggi, Korps Marinir TNI AL membuka posko satgas siaga dengan mencantumkan Call Center di nomor 0821-9999-0707 untuk memudahkan warga masyarakat Jabodetabek menghubungi satgas siaga banjir tersebut. (****)

 

 

 

MS

Oleh: MEGA SIMARMATA

P

ersonel gabungan TNI-Polri diterjunkan dalam penanganan banjir di seluruh wilayah, khususnya di Jabodetabek.

Ribuan pasukan tersebut dikerahkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam tersebut. 

Seperti melakukan perbantuan evakuasi warga, membuat posko dan dapur darurat, sekaligus melakukan pengawasan protokol kesehatan untuk mencegah klaster Covid-19 di pengungsian. 

Ribuan personel TNI-Polri sudah dikerahkan untuk membantu para warga yang mengalami kebanjiran. Personel TNI-Polri merupakan cerminan dari hadirnya negara dalam membantu para warga yang menjadi korban banjir,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si., Minggu (21/2). 

Bahkan sampai hari Senin (22/2) ini, Pasukan Gabungan TNI Polri masih terjun dan bertahan di lokasi-lokasi banjir guna memberikan pertolongan kepada masyarakat, terutama di wilayah Bekasi.

Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 meter lebih. 

Atas perintah Kabaharkam kepada Dirpolair melalui Kakorpolairud Baharkam Polri, Tim SAR yang dipimpin oleh Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Yassin Kosasih langsung turun ke lokasi yang terdampak di Kecamatan Kedungwaringin Bekasi Jawa Barat. 

“Kami hari ini melaksanakan operasi kemanusiaan membantu korban yang terdampak banjir di Kecamatan Kedungwaringin Bekasi Jawa Barat”, ujar Brigjen Pol Yassin Kosasih kepada awak media Senin (21/2). 

Lebih lanjut, Brigjen Pol Yassin Kosasih menjelaskan bahwa Tim SAR Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri yang diterjunkan sebanyak 33 personil. 

“Ada 33 personil yang diterjunkan ke Kedungwaringin, nanti disana kita akan bagi lagi sesuai kebutuhan lapangan”, pungkas Brigjen Pol Yassin Kosasih. 

Adapun peralatan yang turut dikerahkan antara lain: Helm SAR 30 buah; Life jacket 30 buah; Ring buoy 3 buah; Pompa PK 2 buah; Tali lempar 6 buah; Tali jalur 1 roll; Rolling bed 10 buah; Dayung 12 buah; Gancu 6 buah; Portable Boat 2 buah; Perahu Karet 1 buah;Mesin tempel 3 unit: 40 PK 1 unit, 9,9 PK 2 unit; Fieldbed 13 buah; Tenda Kompi 1 set; Senter 6 buah; Baju APD 3 set; Harnes 4 buah; Carabiner 5 buah; Sepatu boat karet 5 pasang; Selang BBM 4 buah; Jerigen BBM 5 buah; Tali Karmantel 2 roll; Tali Belt 1 buah. 

Tim SAR Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri juga membagikan sejumlah makanan dan minuman kepada pengungsi yang terdampak banjir di Kedungwaringin Bekasi. 

Masih menurut Brigjen Pol Yassin Kosasih, operasi SAR ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri ditengah masyarakat. 

“Semoga banjir cepat surut dan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan normal”, tutup Brigjen Pol Yassin Kosasih.

Oleh: MEGA SIMARMATA

Kalau boleh memplesetkan sebuah pepatah lama, maka bunyinya akan menjadi seperti ini, “Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga”.

Plesetan pepatah ini sangat cocok digunakan untuk menyikap “gercep” atau gerak cepat seluruh Polda di Indonesia dalam melaksanakan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar seluruh anggota kepolisian di Indonesia melakukan tes urine.

Pekan lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mememerintahkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk menggelar tes urine terhadap semua anggota kepolisian di Indonesia, tanpa terkecuali.

Instruksi ini muncul setelah Kapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi bersama 11 orang anggotanya ditangkap karena terlibat narkoba.

Perintah Kapolri tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/831/II/HUK.7.1./2021 tertanggal 19 Februari 2021. 

Surat telegram itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo.

Dalam surat telegram itu, setidaknya ada 10 instruksi yang harus dijalankan para Kapolda. 

Selain instruksi soal tes urine, Kapolri juga memerintahkan agar anggota yang menyimpan, mengedarkan, mengkonsumsi ataupun terlibat dalam jaringan organisasi narkoba diberi hukuman.

Mereka yang memfasilitasi atau menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk membekingi peredaran narkoba juga harus diberi hukuman berat. Sebab, Polri tak akan toleransi perihal keterlibatan anggota dalam kasus narkoba.

“Tindakan tegas berupa pemecatan dan pemidanaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis instruksi tersebut.

Dalam instruksi itu, Kapolri Listyo juga meminta kepada seluruh Kapolda untuk mempercepat keputusan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) terhadap personel yang sudah diputus dan mendapat rekomendasi tersebut dalam sidang.

Khusus untuk perintah soal tes urine, sejak akhir pekan lalu satu persatu Polda dan jajarannya di tingkat Polres dan Polsek langsung melaksanakan perintah itu.Hasilnya tak semua negatif.

Di beberapa Polda, ada anggota kepolisian yang hasil tes urine-nya positif.

Polda Aceh sudah melaksanakan tes urine terhadap 724 anggotanya di seluruh jajaran, dan hasilnya 5 positif narkoba.

Polda Sumsel, dari pelaksanaan tes urine kepada 130 personel Samapta, terdapat 1 orang anggota berpangkat Bintara positif narkoba.

Polda Jateng telah menangkap dua orang anggota yang diduga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Polda NTB juga telah menggelar tes urine bagi personel yang bertugas di Polda NTB, Senin (22/2/2021). Dari 134 personel yang menjalani tes urine tersebut, hasilnya ada satu anggota yang positif menggunakan narkoba.

Polda Jambi secara mendadak juga telah melakukan tes urine di sejumlah polres di jajaran Polda Jambi. Hasilnya, ada tujuh anggota polisi di tiga kabupaten dinyatakan positif narkoba.

Dan ini baru hasil tes urine 5 Polda.

Sebagian Polda, seluruh hasil tes urine kepada anggota-anggotanya negatif narkoba.

Termasuk Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari pelaksanaan tes urine terhadap 87 anggotanya, hasilnya semua negatif narkoba.

Yang bisa disampaikan disini kepada Kapolri Listyo adalah masyarakat Indonesia ingin tahu apa hasil keseluruhan dari test urine serentak di seluruh Polda ini.

Di era keterbukaan seperti sekarang ini, transparansi dari Pihak Polri sangat ditunggu oleh publik.

Jangan cuma pemberian perintah Kapolri agar seluruh Polda melakukan tes urine yang diberitakan.

Tetapi bagaimana hasil tes urine itu secara keseluruhan di semua Polda se-Indonesia, Mabes Polri perlu menginformasikan kepada masyarakat.

Lalu, apa tindak lanjutnya jika ada yang positif menggunakan narkoba?

Dan apakah ada, yang membekingi atau terlibat dalam dunia gelap peredaran narkoba di tanah air?

Perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar seluruh Polda dan jajaran wajib melakukan tes urine adalah yang pertama kali dalam sejarah.

Belum pernah terjadi, seluruh Polda, Polres dan Polsek se-Indonesia diwajibkan tes urine dalam waktu yang bersamaan.

Untuk itu Kapolri layak untuk diberi apresiasi yang tinggi.

Tapi, tidak cukup dan jangan berhenti pada tes urine saja.

Apa dan bagaimana hasil tes urine itu secara keseluruhan di semua Polda dan jajarannya?

Lalu apa dan bagaimana tindakan tegas terhadap anggota yang terbukti memakai narkoba?

Untuk itulah publik menunggu suara dari Mabes Polri yang berdiri megah di Jalan Trunojoyo sana.