Tag Archives: Polri

Fahmi Alamsyah, Penasehat Ahli Kapolri Yang Bantu Ferdy Sambo Adalah Orangnya dan Warisannya Kapolri Era Idham Azis !!!

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

Jakarta, Kamis 11 Agustus 2022 (KATTAKAMI) — POLRI menyatakan turut mendalami terkait dugaan rekayasa skenario kronologi awal kasus penembakan Brigadir J.

Sebagai informasi, muncul kabar dugaan bahwa kronologi awal kasus ini turut disusun oleh salah satu penasihat ahli Kapolri bernama Fahmi Alamsyah.

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa tim dari kepolisian sedang bekerja untuk mendalami dugaan ini.

“Jadi pertanyaan pertama (soal dugaan keterlibatan Fahmi Alamsyah) tadi kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja,” kata Kapolri dalam jumpa pers di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8/2022).

Penasihat Ahli Kapolri bidang Komunikasi Publik, Fahmi Alamsyah, juga berusaha menceritakan soal bantuannya kepada tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo. Fahmi menepis pemberitaan yang menyebut dirinya menyusun skenario seolah baku tembak terjadi.

“Pertama, saya tidak hadir di TKP saat hari Jumat, 8 Juli 2022. Kedua, yang dimintakan bantuan (oleh FS) bukan (menyusun skenario) kronologis, tapi draf rilis media,” kata Fahmi kepada detikcom, Selasa (9/8/2022) malam.

Fahmi mengatakan diminta membuatkan poin-poin keterangan tertulis soal kejadian oleh Ferdy Sambo. Draf keterangan tertulis tersebut, ditegaskan Fahmi, sesuai cerita versi Ferdy Sambo.

 

 

 

 

 

Apa yang bisa saya ulas tentang heboh berita soal bantuan Fahmi Alamsyah ini membuatkan rilis media soal kasus penembakan?

Yang pertama harus dijelaskan disini bahwa manusia yang bernama Fahmi Alamsyah ini adalah orangnya Idham Azis, dan diangkat menjadi Penasehat Ahli Kapolri pun oleh Idham Azis zaman beliau ini jadi Kapolri.

Jadi, kalau Fahmi Alamsyah ini masih bisa bercokol di Mabes Polri sebagai Penasehat Ahli Kapolri, itu adalah sebuah kesalahan besar.

Harusnya, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Idham Azis sebagai Kapolri, maka semua Penasehat Ahli yang diangkarnya wajib diberhentikan.

Fahmi Alamsyah diangkat sebagai Penasehat Ahli Kapolri pada tanggal 21 Januari 2020 oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Di awal kepimpinannya sebagai Kapolri, ketika itu Jenderal Idham Azis mengangkat 17 orang dari berbagai latar belakang sebagai penasihatnya.

Pengangkatan 17 penasihat termaktub dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/117/I/2020 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dari, dan Pengangkatan dalam Jabatan Penasihat Ahli Kapolri. Surat diterbitkan pada 21 Januari 2020.

Salah seorang diantaranya adalah Fahmi Alamsyah.

Di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, belasan Penasehat Ahli yang direkrut Idham Azis ini sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya.

Sebab, dari awal kepemimpinannya sebagai pucuk pimpinan Polri pada awal tahun 2021, Jenderal Listyo lebih banyak dinas keluar kota didampingi oleh Para Pejabat Utama Polri, termasuk para Asisten Kapolri dan sejumlah Direktur di Bareskrim.

Kapolri nyaris tidak pernah di Jakarta karena hampir tiap hari berada di luar kota bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengurusi masalah vaksin sesuai agenda dan perintah Presiden Jokowi agar TNI dan Polri membantu percepatan program vaksinasi nasional.

Listyo tidak memberhentikan (mubazir dan begitu banyaknya) Penasehat Ahli Kapolri yang diangkat Idham Azis, mungkin karena sungkan kepada Idham Azis sebagai senior dan sebagai pendahulunya.

Jadi, terkait dengan terkuaknya fakta bahwa Penasehat Ahli Kapolri warisan Idham Azis bernama Fahmi Alamsyah ini, maka sangat tepat jika penyidik di Bareskrim segera memeriksa Fahmi Alamsyah.

Sebab Fahmi Alamsyah diduga ikut membuat skenario polisi tembak polisi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

Terkait hal ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan, Tim Khusus (Timsus) Polri akan memeriksa Fahmi Alamsyah atas dugaan tersebut.

Hal itu dikatakan langsung Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat melakukan siaran langsung penetapan tersangka Ferdy Sambo dalam pembunuhan Brigadir J.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran maka akan diproses secara hukum

“Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja, jadi apabila kita temukan pasti kita proses,” ujar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers, Selasa 9 Agustus 2022 malam.

 

 

 

 

 

Menutup tulisan ini, sebagai jurnalis yang meliput di Kepolisian, saya ingin mengulangi nasehat dan usulan yang pernah saya sampaikan langsung kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo di awal kepemimpinannya tahun 2021.

Saya katakan waktu itu, tidak usah dipakai lagi dan jangan ada lagi penasehat penasehat ahli yang merupakan warisan Kapolri Kapolri sebelumnya. Sebab, hanya buang buang uang menggaji ahli. Sementara dari internal Polri ada begitu banyak sekali bawahan bawahan Kapolri yang cerdas, berintegritas, handal, cakap di bidangnya, berpengalaman dan berprestasi. Jadi, tidak dibutuhkan belasan penasehat ahli hasil warisan Kapolri terdahulu.

Kini, saya ingin mengulangi nasehat itu, berhentikan saja dan akhiri semua keberadaan Penasehat Ahli Kapolri yang berjejal jejal di Mabes Polri atas warisan Kapolri terdahulu.

Khusus tentang Fahmi Alamsyah, sangat tepat kalau ia ikut diproses.

Panggil saja ke Bareskrim, supaya ngocehnya jangan ke media. Sampaikan fakta apa yang dilakukan dan diketahui oleh kasus penembakan. (****)

MS

Potensi Pembunuhan Karakter atau Character Assassination Terhadap Institusi Polri Di Balik Tragedi Pembunuhan Josua Hutabarat

Konferensi Pers Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri, Selasa 9 Agustus 2022

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

Jakarta, Rabu 10 Agustus 2022 (KATTAKAMI) —- Kemarin malam, Selasa 9 Agustus 2022, didampingi sejumlah Perwira Tinggi bintang 3 yang berpangkat Komisaris Jenderal, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengumunkan perkembangan terbaru kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri yang terjadi pada hari Jumat 8 Agustus 2022 yang berujung pada tewasnya Brigadir Josua Hutabarat.

Kapolri akhirnya menetapkan Irjen Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias (Brigadir J) pada Selasa 9 Agustus 2022 petang ini.

Pengumuman penetapan tersangka ini dilaksanakan di Mabes Polri oleh Kapolri bersama tim khusus bentukannya yang bertugas untuk mengusut tewasnya tewasnya Brigadir J.

Pasca penetapan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka, terungkap peran eks Kadiv Propam Polri tersebut dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Menurut penuturan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ferdy Sambo berperan sebagai orang yang memerintah Bharada E.

Sebelumnya, Polri juga telah menetapkan Bharada Richard Eliezer (Bharada E) dan Brigadir Ricky Rizal (Brigadir RR) sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat.

Brigadir Ricky Rizal disangkakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau maksimal penjara seumur hidup, sedangkan Bharada E dijerat dengan pasal pembunuhan.

Dengan ditetapkannya Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, total sudah ada 3 tersangka.

 

 

Apa yang bisa saya ulas melalui tulisan ini?

Sederhana saja bahwa patut dapat diduga ada bau amis kejahatan berbentuk potensi dilakukannya Pembunuhan Karakter atau Character Assassination terhadap Institusi Poldi di balik tragedi yang sangat menyedihkan hati ini dimana satu aparat kepolisian wafat yaitu Brigadir Josua Hutabarat.

Mengapa Institusi Polri yang disasar atau dijadikan target sasaran?

Banyak kemungkinan.

Misalnya, ada unsur balas dendam dari koruptor kelas kakap yang ingin balas dendam pada institusi Polri yang sudah menangkap dan memenjarakannya.

Atau, bisa juga karena patut dapat diduga ada Operasi Intelijen Hitam sedang dimainkan dan dijalankan tanpa bisa dikendalikan oleh pihak manapun di negara ini.

Apa tujuannya jika Operasi Intelijen Hitam ini dilancarkan untuk menyerang, menghajar dan merontokkan Polri secara intitusi.

Untuk melemahkan negara kita.

Untuk mengerdilkan dan untuk mengecilkan kekuatan dan konsistensi negara dalam penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi.

Teror pada aparat aparar penegak hukum dapat dibungkus dan dikemas dalam seribu satu macam wujud dengan menghalalkan semua cara cara kekerasan.

Misalnya yang terjadi pada Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Saat ini, Novel harus derita sangat menyedihkan kehilangan salah satu bola matanya akibat disiram air keras beberapa waktu lalu.

Sudah jadi rahasia umum, apalagi di kalangan media, siapa yang direka-reka dan ditebak menjadi otak pelaku yang membutakan sebelah dari mata Novel Baswedan.

 

 

 

 

Menutup tulisan ini, saya teringat pada sebuah peristiwa besar di akhir bulan Juli 2020, yaitu saat rombongan Bareskrim Polri bersama Tim Gabungan mereka berangkat ke Malaysia untuk menangkap buron kelas kakap Djoko Tjandra menggunakan pesawat khusus.

Djoko Tjandra, buronan kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, akhirnya berhasil ditangkap oleh Bareskrim Polri setelah kabur dari Indonesia pada Juni 2009.

Pemilik nama lengkap Djoko Sugiarto Tjandra atau Joko Soegiarto Tjandra tersebut tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis malam tanggal (30/7/2020).

Pertanyaan saya, bagaimana kabar aparat aparat penegak hukum yang menangkap dan yang menangangi kasus Djoko Tjandra tersebut?

Untuk yang tahu runtut kejadian dan penanganannya, pasti tahu apa saja yang terjadi kini menimpa polisi polisi yang berangkat ke Malaysia pada malam itu.

 

 

 

 

Kemudian saya juga ingin menyapa sejumlah pihak yang dalam beberapa hari ini kasak kusuk memviralkan video lama saat Irjen Ferdy Sambo di wawancara, yang mengatakan bahwa dua tingkat diatas polisi yang bersalah harus dicopot.

Irjen Ferdy Sambo, terakhir menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.

Atasan langsung seorang Kadv Propam Polri di bidang pengawas adalah IRWASUM.

Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum),
bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

Saat ini yang menjabat sebagai Irwasum Polri adalah Komjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si.

Dalam kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Komjen Agung Budi Maryoto menjabat sebagai KETUA TIM KHUSUS atas Timsus.

Kemudian, jenjang berikutnya ke atas dalam organisasi Polri, atasan langsung Irwasum Polri adalah WAKAPOLRI Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono.

Dalam kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri, posisi Wakapolri adalah anggota dari TIM KHUSUS juga.

Barulah setelah itu, pucuk pimpinan tertinggi di Polri adalah Kapolri.

Jadi, para penumpang gelap yang sebulan ini asyik menabuh genderang untuk niat niat terselubung mereka, tidak usah banyak menebar sensasi.

 

 

 

 

Akhir kata, sebagai jurnalis saya memberi apresiasi tinggi untuk Institusi Polri yang terus solid dan komit menjaga marwah institusi POLRI.

Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, sepanjang pijakannya adalah kebenaran dengan tetap menjunjung tinggi komitmen menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Semoga seluruh proses penanganan kasus penembakan ini bisa berjalan dengan lancar, sampai pada pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan.

Kemudian, kasus ini bisa segera disidangkan agar keadilan dapat ditegakkan.

Bravo Polri. (****)

MS

Kapolri targetkan satu juta WNI tervaksin Selasa ini

 

 

Jakarta (ANTARA) – Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menargetkan sedikitnya satu juga warga negara Indonesia (WNI) dapat layanan vaksin melalui program Vaksinasi Polri Presisi Serentak, Selasa.

“Kita melaksanakan vaksinasi serentak gabungan dengan 34 provinsi, target minimal hari ini di angka satu juta seratus,” kata Listyo saat menyambangi gerai vaksin di Universitas Tri Sakti, Grogol, Jakarta Barat.

Menurut Listyo, target tersebut harus tercapai agar kekebalan tubuh masyarakat semakin meninggi menjelang Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri tahun ini.

Dia memperkirakan aktivitas warga akan meningkat terutama saat masa mudik tahun ini dan hal ini dapat dipastikan terjadi karena pemerintah sudah membuka pintu bagi masyarakat untuk itu.

“Diperkirakan sampai kurang lebih ada 70 sampai 80 juta masyarakat yang melaksanakan mudik. Tentunya ini adalah angka yang sangatlah besar,” katanya.

Dengan tingginya percepatan vaksin tahap satu, dua, tiga atau penguat (booster) menjelang Ramadhan, polisi berpangkat bintang empat itu meyakini bahwa sebaran kasus akan terkendali pasca Lebaran nanti.

Lebih lanjut, Listyo sendiri mengapresiasi kinerja jajarannya di wilayah DKI lantaran capaian vaksinasinya saat ini sudah di atas 100 persen.

Oleh karena itu, dia menetapkan target kepada Polda Metro Jaya untuk memvaksin 110.000 warga dalam program itu pada hari ini.

“Saya harap program ini di DKI Jakarta dan provinsi lain bisa berjalan dengan maksimal demi meningkatkan kekebalan tubuh warga dan pengendalian jumlah kasus,” demikian Kapolri Listyo. (****)

MS

Presiden pantau vaksinasi serentak tekankan percepatan dosis penguat

 

 

Elshinta.com – Presiden Joko Widodo memantau secara virtual vaksinasi serentak di 12 provinsi sebagai kunci pengendalian COVID-19, terutama di tengah jumlah kasus varian Omicron yang saat ini tengah meningkat.

Dalam sambutannya, Presiden meminta percepatan vaksinasi baik suntikan kedua maupun dosis penguat (booster).

“Kunci dalam pengendalian COVID saat ini, utamanya varian Omicron ada dua, yang pertama kecepatan vaksinasi baik vaksinasi suntikan kedua maupun suntikan penguat atau ‘booster’,” kata Presiden saat meninjau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 12 Provinsi, Kamis 17 Februari 2022.

Presiden menjelaskan selain percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan menjadi kunci dalam pengendalian jumlah kasus aktif COVID-19.

Kepala Negara mengingatkan kembali kepada masyarakat agar taat pada protokol kesehatan, terutama pemakaian masker.

“Kembali saya sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker. Ini penting, diulang-ulang agar seluruh masyarakat taat pada protokol kesehatan,” kata Presiden.

Adapun pelaksanaan vaksinasi serentak dilaksanakan di 12 provinsi di 5.086 titik, antara lain, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, MSi mengatakan bahwa sasaran peserta vaksinasi serentak mencapai 1.100.656 orang yang diberikan sebagai dosis satu dan dua terhadap tenaga pendidik, lansia, anak usia 5-11 tahun, anak usia 12-17 tahun, dan masyarakat umum.

Sementara itu, dosis ketiga ditargetkan dapat menyasar 264.611 orang.

Stok vaksin yang disiapkan mencakup 241.270 dosis AstraZeneca, 93.718 dosis Moderna, 159.100 Pfizer, 23.063 Sinopharm, 82.428 CoronoVac, 200 dosis Johnson and Johnson, dan 500.877 Sinovac.

“Sementara itu di lokasi Jababeka Convention Center kurang lebih menyasar 10.000 warga lansia, disabilitas, anak-anak, dan masyarakat umum,” kata Kapolri di Jababeka Convention Center, Bekasi, Jawa Barat. (****)

MS

Kapolri minta pengendalian kasus COVID-19 ditingkatkan jelang MotoGP Sirkuit Mandalika

 

 

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh jajaran menyiapkan strategi guna mengantisipasi lonjakan pertumbuhan COVID-19 termasuk virus Omicron menjelang MotoGP Mandalika bulan Maret.

“Pengendalian ini sangat peting untuk mencegah penyebaran virus Omicron,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri acara vaksinasi serentak se Indonesia di Rumah Sakit Mandalika Lombok Tengah, NTB di Praya, Jumat.

Ia mengatakan, secara nasional kasus baru COVID-19 di Indonesia mencapai 11 persen, namun kasus pandemi di NTB masih di bawah rata-rata nasional yakni 5 persen. Salah satu langkah yang paling prioritas guna mencegah penyebaran virus tersebut adalah mendorong percepatan vaksinasi kepada masyarakat.

“Ini kesempatan untuk kita terus mendorong percepatan vaksinasi guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di NTB khususnya yang menjadi lokasi ajang MotoGP Mandalika,” kata Kapolri.

 

 

 

 

 

Kapolri berharap juga, kegiatan tes pramusim MotoGP Mandalika ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal, namun yang harus dilakukan juga bagaimana mengendalikan pertumbuhan kasus COVID-19.

“Jangan kita lengah dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19,” katanya.

Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi dosis satu dan dosis kedua, supaya bisa melaksanakan vaksin booster dosis tiga.

“Pandemi ini tantangan kita bersama, sehingga kita harus melawan virus Omicron tersebut,” kata Kapolri. (****)

 

 

MS

Tinjau Bakti Negeri Akabri 2001, Kapolri Tekankan Vaksinasi dan Waspadai Pintu Masuk Negara

 

 

Sentul, Selasa 28 Desember 2021 (Kattakami) — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh wilayah yang belum mencapai target vaksinasi 70% sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan akselerasi. Hal ini penting mengingat varian baru Covid-19 Omicron telah masuk ke Indonesia.

“Bagi wilayah-wilayah yang saat ini pencapaian vaksinnya belum maksimal. Laksanakan akselerasi,” kata Sigit saat menghadiri acara puncak 20 Tahun Bakti untuk Negeri Akabri 2001 ‘Dwipa Arya’ yang menggelar vaksinasi massal, pemberian bantuan sosial, pembangunan dan renovasi tempat ibadah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/12/2021).

Demi mengantisipasi penyebaran Omicron yang sangat cepat, Mantan Kapolda Banten itu menekankan, percepatan vaksinasi harus segera dilakukan khususnya kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan para remaja.

“Akselerasi vaksinasi harus terus kita tingkatkan karena saat ini kita tahu bahwa varian baru Omicron, sebagaimana tadi disampaikan telah ada 48 orang terpapar. Satu sedang dilaksanakan tracing dan testing karena yang bersangkutan lolos dari karantina. Ini menjadi perhatian kita semua,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Akselerasi vaksinasi yang harus terus dilakukan, kata Sigit, hal itu juga sebagai bentuk kesiapan dan antisipasi menyambut Tahun Baru 2022, yang mana berpotensi terjadinya peningkatan mobilitas dan kerumunan masyarakat.

Sigit juga mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari ataupun tidak berkerumun karena, dikhawatirkan terjadi lonjakan Covid-19 seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Saat ini kita mendekati akhir tahun. Akan ada potensi mobilitas masyarakat dan potensi kerumunan di akhir tahun yang biasa dilakukan. Dalam kesempatan ini sebaiknya dihindari dan laksanakan apa yang menjadi ketentuan di dalam surat edaran Inmendagri. Jadi ikuti. Hindari kerumunan karena kita tidak ingin terjadi transmisi penularan pada saat terjadi kerumunan tersebut,” ucap Sigit. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan suntikan vaksin, kata Sigit, hal itu akan menambah imunitas dan mengurangi fatalitas dari penyebaran virus Covid-19, termasuk dalam hal ini Omicron.

Karenanya, Sigit sangat memberikan perhatian lebih bagi masyarakat yang belum menerima vaksinasi. Sigit mengajak, seluruh warga agar datang ke gerai-gerai vaksinasi yang telah disediakan oleh TNI-Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

“Dengan vaksin yang ada dalam tubuh, maka efek atau fatalitas bisa diatasi. Namun yang belum vaksin tolong harus waspada dan segera laksanakan vaksinasi. Kita sudah membuka gerai di seluruh wilayah pemda, TNI, Polri buka gerai. Yang belum vaksin silakan untuk segera vaksin supaya kita siap hadapi varian baru Omicron,” tutur Sigit.

 

 

 

 

Selain vaksinasi, Sigit juga meminta kepada wilayah yang memiliki akses pintu masuk negara, seperti bandara, pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk betul-betul dengan maksimal melaksanakan penegakan protokol kesehatan (prokes), khususnya terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI). Sigit menginstruksikan kepada personel Polri dan aparat terkait lainnya untuk melakukan pengawasan ketat terkait dengan masa karantina wajib.

“Dalam kesempatan ini saya pesan, kepada wilayah yang memiliki pintu masuk, Bandara Internasional, PLBN, kemudian wilayah Pelabuhan, yang jadi pintu masuk bagi warga kita yang datang dari luar negeri tolong pelaksanaan pemeriksaan terkait protokol kesehatannya betul-betul dimaksimalkan. Ketentuan karantina 10-14 hari harus betul-betul dilaksanakan. Jangan ada yang lolos, jangan ada yang tiga hari kemudian sudah keluar,” papar Sigit. Penegakan protokol kesehatan dengan kuat khususnya kepada PPI, kata Sigit, sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga masyarakat lainnya dari potensi penularan varian baru Covid-19, Omicron.

Karena dalam masa Pandemi saat ini, menurut Sigit, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto.

“Jadi tentunya harapan kita bersama bagaimana penguatan kembali protokol kesehatan, mulai dari penggunaan masker, yang belum vaksin segera vaksin, akselerasi vaksin ditingkatkan, dan terhadap yang melaksanakan karantina betul-betul diawasi. Yang melanggar saya minta untuk diberikan sanksi. Itu untuk jaga kita. Kita tegakkan Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus kita jaga,” kata Sigit.

Tak lupa dalam kesempatan ini, Sigit mengapresiasi sinergitas dari Akabri 2001 yang telah melakukan akselerasi vaksinasi, menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 serta melakukan pembangunan terhadap tempat ibadah.

“Saya memberikan apresiasi pada Akabri 2001. Yang hari ini laksanakan kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama 16 hari di mana kegiatannya membantu melakukan akselerasi vaksinasi sehingga dari data yang ada sudah tercapai 3 juta lebih. Hari ini targetnya kurang lebih 90.000 vaksinasi. Dan ini tentunya menjadi bagian kontribusi dari Angkatan Akabri 2001 melengkapi kontribusi dari rekan-rekan lainnya yang selama ini juga telah laksanakan rangkaian kegiatan akselerasi percepatan vaksinasi,” ujar Sigit.

Sigit yang didampingi oleh Kasum TNI Letjen Eko Margiyono juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual wilayah yang menggelar kegiatan tersebut. Di antaranya, Polda Kalbar, Polda Maluku Utara, dan Polda Jawa Timur. (****)

MS

Survei LPI: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Unggul Dalam Ketepatan Sasaran Kebijakan

 

 

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai sebagai seorang figur pimpinan yang mempunyai ketepatan sasaran kebijakan.

Penilaian itu terlihat dari hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang berjudul ‘Pandangan Kelas Menengah Intelektual terhadap Kepemimpinan dan Kinerja Kabinet Indonesia Maju dan Para Pimpinan Lembaga Negara Tahun 2021’.

Survei ini dilakukan LPI pada 25 November-15 Desember 2021 dengan responden sebanyak 400 orang yang tersebar di seluruh Indonesia

Responden survei adalah kalangan kelas menengah intelektual seperti dosen, pakar, peneliti, aktivis LSM/NGO, seniman atau budayawan.

Metode pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan snowball sampling, di mana subjek yang ditunjuk menjadi sampel memberikan banyak referensi atau sumber mengenai subyek-subyek lain yang mempunyai kesamaan atau kemiripan.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 5% pada tingkat kepercayaan ± 95%.

Direktur LPI Boni Hargens mengatakan secara umum, kalangan menengah intelektual menilai sejak awal, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit tidak hanya memberikan warna baru terhadap citra institusi kepolisian.

Namun, Jenderal Listyo lebih jauh menawarkan sebuah transformasi kelembagaan melalui visi Presisinya.

“Ketepatan sasaran kebijakan menjadi salah satu instrumen atau indikator yang kami ukur dalam menilai kinerja menteri atau pimpinan lembaga negara. Nah, visi Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang ditawarkan oleh Kapolri inilah yang besar kemungkinan mendapat sorotan positif dari kelas menengah intelektual yang menjadi segmen khusus dalam survei kami,” jelas Boni kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Dari data survei LPI, kata Boni, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit mendapatkan skor 2.31 dalam bursa 10 nama menteri dan pimpinan lembaga negara untuk indikator kebijakan dan variabel ketepatan sasaran kebijakan. Pada variabel tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit berada di peringkat pertama, dari jajaran 10 nama menteri dan pimpinan lembaga terbaik.

“Kami sebenarnya mengukur kinerja kementerian dan pimpinan lembaga negara menggunakan tiga indikator, yaitu responsivitas, leadership dan kebijakan. Secara kumulatif dari seluruh indikator penilaian kinerja Kapolri sebesar 58% responden menilai sangat baik, 29% baik dan 13% menilai buruk,” ungkap Boni Hargens. (****)

 

 

MS

Kapolri meninjau pengamanan tahun baru di Puncak cegah lonjakan COVID

 

 

Cisarua, Bogor (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan pengamanan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, demi mencegah lonjakan kasus COVID-19.

“Dalam rangka Natal dan tahun baru sekaligus melakukan langkah-langkah antisipasi, karena di tahun lalu pascanatal-tahun baru terjadi kenaikan kasus COVID 2,5 kali lipat,” ujar Kapolri, di Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Bogor, Kamis 23 Desember 2021.

Sigit yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tiba menggunakan helikopter di Gunung Mas, Cisarua, kemudian berkeliling kawasan Puncak menggunakan mobil.

Menurut Sigit, peninjauan itu bagian dari persiapan strategi menghadapi beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat pada libur Natal dan tahun baru yang dikhawatirkan berdampak pada lonjakan kasus COVID-19.

“Ada sekitar 11 juta yang akan melakukan mobilitas di wilayah yang menjadi tujuan wisata, tujuan mudik. Ini diperlukan strategi, hari ini dilaksanakan vaksinasi serentak, dengan target 1,2 juta per hari,” ujar Kapolri pula.

Kapolri menyebutkan, meski angka vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 72 persen dan dosis kedua 40 persen, tapi pihaknya tetap berupaya meningkatkan angka vaksinasi, mengingat adanya varian COVID-19 baru, Omicron.

Sigit memastikan, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan tenaga kesehatan membuat pospam dan pos pelayanan untuk menunjang strategi percepatan vaksinasi.

“Kami siapkan gerai-gerai vaksin di rest area, kami siapkan juga pospam. Ketika aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada masyarakat belum vaksin atau baru satu kali vaksin atau terkonfirmasi positif, kami berikan langkah-langkah,” ujar Sigit.

Menurut Kapolri, beberapa upaya yang akan dilakukan petugas memvaksin masyarakat yang bepergian namun belum divaksin, dan menempatkan masyarakat yang terkonfirmasi positif ke tempat isolasi usai terdeteksi.

“Seluruh rangkaian kami laksanakan sehingga di satu sisi aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik, kami tetap harus waspada agar laju COVID-19 bisa kita kendalikan dengan menegakkan prokes secara ketat,” kata Kapolri pula. (****)

 

 

 

MS

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Prokes Agar Tak Ada Lonjakan Pasca-Nataru

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021), demikian dikutip dari Kantor Berita Antara.

Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

“Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya dibawah 1. Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik,” kata Sigit usai melakukan pengecekan.

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Sigit juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang.

 

 

 

 

Dalam perjalanan Nataru, Sigit menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan.

“Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes,” ujar Sigit.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan. Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

 

 

 

 

Apalagi, Sigit menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

“Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi. Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali,” ucap Sigit.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru.

“Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama,” tutur eks Kabareskrim Polri itu.

 

 

 

Pada kesempatan itu, Sigit meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari.

“Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen.

Sigit juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat.

“Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi Peduli Lindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi,” tutup Sigit. (****)

 

 

 

MS

Kapolri tinjau kesiapan penyeberangan Merak-Bakauheni jelang Natal

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

 

Jakarta, Rabu 22 Desember 2021 — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah menteri meninjau Pos Pengamanan dan Kesiapan Penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang Natal dan Tahun Baru 2022 di Pelabuhan Merak, Cilegon, Rabu 22 Desember 2021, demikian dikutip dari Kantor Berita Antara.

Dalam peninjauan di Pelabuhan Merak, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BNBP Mayjen Suharyanto.

Kunjungan kerja Kapolri bersama rombongan sejumlah menteri tersebut dalam rangka kesiapan Pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Pelabuhan Merak, Cilegon.

“Menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang, kita harus meningkatkan kewaspadaan, termasuk penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes). Dengan demikian, pasca-Natal dan Tahun Baru 2022 kita bisa mengendalikan dan menekan laju penyebaran COVID-19,” kata Kapolri.

Sigit mengatakan menekan laju penyebaran COVID-19 sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula pada tahun depan ada beberapa kegiatan besar, baik skala nasional dan internasional sehingga perlu kewaspadaan dan pengendalian penyebaran COVID-19 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Namun pada sisi lain, kita dihadapkan dengan adanya varian baru COvID-19 Omicron sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan,” kata Kapolri.

Dalam.kesempatan itu, Kapolri beserta rombongan meninjau pos pengamanan dan pos pelayanan yang disiapkan Polres Cilegon di Pelabuhan Merak untuk memastikan kesiapan dalam melakukan pelayanan bagi masyarakat yang akan menuju Lampung maupun Banten.

Kapolri beserta rombongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi dan tes usap acak yang dilaksanakan di Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan Pelabuhan Merak. “

Kapolri berharap pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak dapat berjalan aman, kondusif, dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. (****)

 

 

MS

Survei Populi Center : 75% Responden Puas Kinerja Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo

 

 

Kinerja Kepolisian Republik Indonesia di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo relatif tinggi. Hal ini berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Populi Center yang hasilnya 75% responden menilai puas terhadap kinerja Kapolri.

Survei dilaksanakan tanggal 1 hingga 9 Desember 2021 tersebar di 34 provinsi di Indonesia dan survei dilakukan melalui wawancara telepon terhadap sampel pemilik telepon. Responden dipilih secara acak dari populasi pemilih yakni penduduk berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dari basis data populasi survei Populi Center sejak tahun 2013-2021 berjumlah 1.200.

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak sederhana (simple random sampling) dari kerangka sampling yang dimiliki Populi Center. Adapun margin of error pada survei ini sebesar ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95%. Tujuan survei tersebut salah satunya mengevaluasi kinerja lembaga lainnya.

Para responden diberi pertanyaan dari skala 1-10, skala 1 sangat tidak puas dan 10 sangat puas. Adapun pertanyaannya seberapa puas atau tidak puas Anda terhadap kinerja Kepolisian RI di bawah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit?, Hasilnya 75% menyatakan puas.

“Kinerja Kepolisian di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit, yaitu relatif tinggi,” kata Peneliti Populi Center, Nurul Fatin Afifah, dalam konferensi pers secara daring, Senin (20/12/21).

Peneliti Populi Center memaparkan tingginya kepercayaan publik terhadap kinerja Kapolri karena dianggap mampu menangani beberapa kasus dan selain itu ada komitmen menindak anggotanya yang melanggar hukum.

“Mengapa kepercayaan publik terhadap kinerja Jenderal Sigit ini tinggi karena dia dianggap mampu menangani beberapa kasus di bawah kepemimpinannya ada juga ada statement yang menarik dari beliau yaitu terkait dia akan menindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tanpa kompromi,” terang Peneliti Populi Center.

Survei itu juga memaparkan hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Responden diberi pertanyaan dari skala 1-10, dengan 1 sangat tidak percaya dan 10 sangat percaya, seberapa percaya atau tidak percaya Anda terhadap lembaga berikut ini?.

Hasilnya, Polri mendapat nilai tertinggi di antara lembaga yudikatif, yaitu 75%. Diikuti Mahkamah Agung (MA) 73%, Mahkamah Konstitusi (MK) 72,4%, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71,5% dan Kejaksaan Agung 69,6%.

“Ada 5 lembaga yang dikategorikan ke dalam lembaga yudikatif dan penegakan hukum, di sini Polri itu mendapatkan persentase tertinggi,” jelas Peneliti Populi Center. (****)

 

 

 

MS

Kapolri Soroti Tagar #PercumaLaporPolisi dan #NoViralNoJustice yang Viral di Media Sosial

 

 

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyoroti sejumlah tagar berisikan kritik terhadap korps Bhayangkara yang belakangan viral di media sosial.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021.

Sigit menyampaikan dua tagar pertama yang menjadi sorotan dimulai dari tagar kritik #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum.

Dua tagar itu mengkritisi tindakan oknum anggota yang dinilai kerap melakukan kekerasan dan mengabaikan laporan masyarakat.

“Kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh Polri dimunculkan ada kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa termasuk pada saat rekan-rekan bertugas dan menerima laporan yang belum jelas sehingga akhirnya terjadi penembakan dan ini juga di mata masyarakat ini menjadi 1 penilaian,” kata Sigit saat menghadiri acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021 pada Jumat (17/12/2021).

Sigit kemudian menjelaskan Korps Bhayangkara kembali mendapatkan kritik melalui tagar #NoViralNoJustice.

Tagar ini berisikan kritik bahwa polisi hanya akan menindak oknum anggotanya ketika sudah viral di sosial media saja.

“Saat ini muncul fenomena no viral no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan, mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat,” jelas Kapolri.

Menurut Sigit, tagar-tagar kritik tersebut harus segera dievaluasi oleh Polri.

Kapolri. meminta jajarannya segera berbenah dan menerima kritik yang diarahkan dari masyarakat.

“Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral, kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit mengharapkan jajarannya juga dapat segera mengevaluasi berbagai kekurangan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya.

“Tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk lakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun fenomena ini tentunya menjadi bagian dari tugas rekan-rekan untuk mengevaluasi di sisi mana yang masih kurang terkait dengan perjalanan organisasi kita baik secara manajemen atau secara perilaku individu sehingga kemudian ini harus kita perbaiki,” tukas Kapolri. (****)

Kapolri Tegaskan Saat Ini Polri Menggelar Vaksinasi COVID-19 Secara Massal di 34 Provinsi

 

 

Gorontalo (ANTARA) – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat berkunjung ke Polda Gorontalo mengatakan Polri menggelar vaksinasi COVID-19 massal di 34 provinsi di Indonesia.

“Harapan kita hari ini bisa melaksanakan vaksinasi di angka antara 800 ribu sampai dengan satu juta peserta,” ujar Kapolri di Gorontalo, Kamis 16 Desember 2021.

Sigit menjelaskan jumlah tersebut menjadi target Polri karena Presiden meminta untuk seluruh wilayah khususnya yang pencapaian vaksinasinya belum 70 persen, agar terus didorong dengan berbagai macam strategi.

“Sehingga diharapkan di akhir bulan Desember ini semuanya sudah mencapai angka 70 persen,” kata Sigit.

Walaupun di beberapa wilayah di Indonesia sudah ada beberapa daerah yang rata-rata vaksinasi sudah di atas 90 persen, katanya, di tempat lain masih banyak yang di bawah 50 persen.

“Target kita di akhir tahun ini pencapaian 70 persen bisa terwujud,” ungkap Kapolri.

Sigit menegaskan capaian itu tentunya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

Sigit juga mengatakan saat ini muncul varian baru COVID-19 yaitu Omicron yang harus diwaspadai.

“Tentunya kita harus lebih waspada, tetap mematuhi protokol kesehatan karena kecepatan dari Omicron ini lima kali lebih cepat penularannya, sehingga tentunya akselerasi vaksinasi juga harus dilakukan khususnya di daerah yang target pencapaian vaksinasinya masih di bawah,” kata Kapolri.

Kapolri mengimbau masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan kasus. (****)

 

 

 

MS

Usai Mengunjungi Sultra, Kapolri Tiba Di Gorontalo Untuk Meninjau Vaksinasi

 

 

Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K, M.Si, MM bersama Gubernur Gorontalo dan Forkopimda menjemput kedatangan kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si bersama rombongan di Provinsi Gorontalo, Kamis 16 Desember 2021.

Kedatangan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gorontalo dalam rangka memantau dan menggenjot angka vaksinasi ke angka 70 persen di akhir tahun.

Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol. Wahyu Tri Cahyono, SIK saat dikonfirmasi menjelaskan kunjungan Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gorontalo tidak lain untuk meninjau kegiatan vaksinasi massal yang digelar di seluruh Indonesia atau 34 Polda jajaran.

“Nantinya Bapak Kapolri bersama Rombongan dengan didampingi Kapolda Gorontalo bersama Forkopimda akan mengecek langsung kegiatan Vaksinasi yang digelar di Lapangan Mapolda Gorontalo,” terang Wahyu.

Dikatakan Kabid Humas, kegiatan Kapolri kali ini merupakan wujud dari akselerasi percepatan vaksinasi Covid-19 dalam rangka mencapai target 70 persen guna terbentuknya kekebalan komunal, sebagaimana harapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

“Kita harapkan dengan akselerasi vaksinasi target kekebalan komunal dapat tercapai, dimana hal ini sangat penting dalam hal pengendalian Pandemi Covid-19,” ungkap Wahyu. (****)

 

MS

Kapolri: Lemdiklat kunci utama cetak SDM Polri berkompeten, unggul dan berkualitas

 

 

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan kunci utama dalam mencetak personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas terbaik.

Oleh karena itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri harus menjadi ‘dapur’ mencetak SDM Polri yang unggul dan berkualitas seperti yang diharapkan, dicintai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Untuk pemenuhan SDM Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai ‘dapur’ pengolahan SDM Polri, agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul,” kata Sigit dalam pengarahannya pada acara sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, dikutip dari siaran pers Divisi Humas Polri, Kamis.

Sigit menyebutkan, Wandiklat sosok yang memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan dan menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara.

Dalam Wandiklat ini, Sigit menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompetensi, yakni kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan (leadership), dan kompetensi etika serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

“Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Sigit.

Terkait tiga kompetensi yang disebutkan tadi di atas, mantan Kabareskrim Polri ini pun menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).

Output yang diharapkan, kata Sigit, SDM Polri memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership, sehingga bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional.

“Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah ‘PR’ kita,” ujar Sigit lagi.

Menurut Sigit, ketiga kompetensi tersebut mutlak dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Lemdiklat Polri diharapkan menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.

Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, dari segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi kepemimpinan dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.

“Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini,” kata Sigit lagi.

Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral.

Pengembangan SDM, kata Sigit, harus serius mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru.

“Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius,” kata Sigit. (****)

 

 

MS

Balada Novel Baswedan Mengingatkan Lagu Lawas, “Kalau Bulan Bisa Ngomong”

 

 

Oleh: MEGA SIMARMATA

 

 

Jakarta, Kamis 9 Desember 2021 (Kattakami) —- Setahun yang lalu, tepat pada tanggal 16 Desember 2020, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis melantik Irjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi Kabareskrim yang baru.

Sebelas hari kemudian yaitu tanggal 27 Desember 2020, Kapolri Idham Azis memerintahkan Kabareskrim Listyo Sigit Prabowo untuk mengumumkan bahwa Polri telah menangkap dua pelaku penyiram air keras ke penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Pelaku merupakan polisi aktif.

“Pelaku dua orang RM dan RB, anggota Polri aktif,” kata Komjen Listyo saat jumpa pers di Polda Metro, Jumat (27/12/2020).

Komjen Listyo juga mengatakan saat itu bahwa Polisi masih terus melalukan pemeriksaan untuk mengetahui motif pelaku. Eks Kadiv Propam Polri ini memaklumi ekspektasi masyarakat, namun ia berharap masyarakat sabar karena polisi masih bekerja.

“Terkait motif sampai saat ini kita terus dalami. Apakah ini dilakukan sendiri atau ada yang menyuruh, ini masih didalami. Karena semua ini harus dibuktikan dengan fakta, keterangan yang kita dapat. Yang jelas kami bekerja secara cermat tentunya kita transparan kalau faktanya ada perkembangan mengarah ke tersangka lain kita tak ada masalah. Tapi kan semuanya kan harus ada kesesuaian, pembuktian, ada pengecekan keterangan dengan fakta yang didapati,” ucap Listyo setahun yang lalu.

Memasuki tahun 2021, tanpa ada satupun masyarakat yang tahu, Kapolri Idham Azis dan jajarannya bertubi tubi mendapat serangan balasan.

Dari kasus kecil, kasus besar sampai kasus yang boleh dibilang patut dapat diduga cuma mengarang bebas saja demi supaya bisa melakukan pembunuhan karakter terhadap Polri.

Dan serangan terus berlanjut, tanpa henti, hingga detik ini.

Terlebih saat Kapolri Listyo Sigit Prabowo malah memutuskan untuk merekrut Novel Baswedan dan rekan rekannya yang diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polri dijungkir-balikkan seperti barang tak berharga yang seolah mesti dibuang ke tong sampah.

Polri diobrak abrik seakan-akan institusi ini isinya tok hanya bandit, preman dan semua manusia manusia kotor.

Tapi Kapolri Listyo tetap teguh pada pendiriannya bahwa eks penyidik-penyidik senior KPK sangat bagus rekam jejaknya sehingga pantas untuk diajak bergabung ke institusi Polri.

Dan hari ini, Kamis 9 Desember 2021, Polri akan melantik 44 eks Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilantik sebagai ASN Polri.

Pelantikan Novel Baswedan dan 43 orang lainnya sebagai ASN bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh tiap tanggal 9 Desember.

“Benar, sekitar pukul 09.00 WIB,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).

Rusdi mengatakan pelantikan akan dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri.

Entah apalagi ke depan, yang patut dapat diduga akan terus dilakukan oleh pihak yang memang powerful tetapi parno tingkat dewa bila berkaitan dengan NB.

Degradasi moral dan pembunuhan karakter yang begitu jor jor an tak henti hentinya dilakukan terhadap Polri setahun ini.

Menutup tulisan ini, selamat untuk Novel dan semua ASN baru Polri alumni KPK.

Teruskanlah pengabdian memberantas korupsi.

Seperti misalnya dulu, Novel pernah menangani kasus rekening gendut.

Salah satu faktor yang membuat Novel bersedia menjadi ASN Polri, ia pasti sangat percaya pada itikat baik Kapolri.

Balada tentang Novel Baswedan ini mengingatkan pada bait pertama sebuah lagu lawas yang judulnya, “Kalau Bulan Bisa Ngomong”.

Kalau bulan bisa ngomong (oh yeah?)
Dia jujur tak akan bohong
Seperti anjing melolong
Tiap hari ‘ku teriakkan
Namamu, ya namamu

 

 

 

(****)

 

 

 

MS

Kapolri Tinjau Langsung Penanganan Bencana Erupsi Gunung Semeru

 

 

Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan bencana erupsi Gunung Semeru.

Mantan Kabareskrim Polri itu berangkat langsung ke Lumajang, Jawa Timur, hari ini Senin (6/12/2021).

Selain itu, Listyo akan memberikan pengarahan langsung kepada jajarannya dalam rangka menanggulangi bencana alam tersebut. Berbagai upaya disiapkan dan dikerahkan demi membantu warga terdampak.

Mantan Kabareskrim Polri itu berangkat langsung ke Lumajang, Jawa Timur, hari ini Senin (6/12/2021).

Selain itu, Listyo akan memberikan pengarahan langsung kepada jajarannya dalam rangka menanggulangi bencana alam tersebut. Berbagai upaya disiapkan dan dikerahkan demi membantu warga terdampak.

“Ya, meninjau langsung korban dan memberikan pengarahan ke anggota,” tutur Listyo saat dikonfirmasi terkait keberangkatannya ke Lumajang.

 

 

 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 dalam rangka menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II untuk penanganan bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

“Segala unsur kekuatan terbaik yang dimiliki Polri dikerahkan untuk membantu warga yang menjadi korban Erupsi Gunung Semeru. Seluruh sarana dan prasarana kami maksimalkan guna meringankan beban masyarakat,” tutur Listyo kepada wartawan, Minggu (5/12/2021).

Menurut Listyo, Polri telah mengerahkan 945 personel gabungan dengan enam ekor anjing K9. Selain itu disiapkan peralatan dan kendaraan seperti mobil SAR, dapur lapangan, mobil reapiter, mobil water treatment, ambulans, hingga satu helikopter.

“Semua personel, peralatan maupun kendaraan yang dikerahkan, dipastikan siap menghadapi kondisi di lapangan. Pelayanan kesehatan dan dapur umum darurat kami telah siapkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas dia.Listyo memerintahkan seluruh jajaran yang bertugas untuk bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Petugas harus segera berkomunikasi ke Mabes Polri apabila membutuhkan sarana dan prasarana tambahan.

“Kepada warga jangan sungkan meminta bantuan kepada kepolisian. Saya pastikan, Polri hadir untuk membantu dan meringankan beban dari masyarakat. Bila ada kekurangan kita akan kirimkan dan back up dari Mabes dan Polda lainnya,” Listyo menandaskan. (****)

MS

Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Tembus 80,2%

 

 

JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tergolong tinggi. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh angka 80,2%.

Angka ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam satu dekade terakhir. Artinya, selama 10 tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara selalu berada di bawah 80%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, kehadiran Sigit di instansi Polri memberikan angin segar di tubuh Polri. Ini ditandai dengan melesatnya kepercayaan publik terhadap Polri. “Trust publik terhadap Polri meningkat menjadi 80,2%. Ini tertinggi sepanjang sejarah survei opini publik dalam 10 tahun terakhir,” katanya dalam pemaparannya secara daring, Minggu (5/12/2021). (****)

 

 

 

MS

Polri dan Polisi Selandia Baru Cegah Kejahatan Transnasional

 

 

JAKARTA–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.

Penandatanganan kerja sama institusi penegak hukum dua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12), yang dilaksanakan secara Offline maupun Online.

“Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas,” kata Sigit mengawali sambutannya.

Kerjasama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan.

Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerja sama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.

“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian di kedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

 

 

 

 

Dengan penandatanganan kerja sama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan.

Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian.

“Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sigit.

Kerja sama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin sejak tahun 2011.

Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.

Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerjasama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.

“Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali.

Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi pada akhir-akhir ini,” kata Andrew.

Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia.

“Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama, saya berterima kasih atas kerja sama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya,” tutur Andrew. (****)

 

 

 

MS

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

 

 

JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim).

Sigit mengungkapkan, Sprin tersebut dikeluarkan sebagai bentuk komitmen dari Polri yang selalu berada di garis terdepan dan responsif dalam membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

“Segala unsur kekuatan terbaik yang dimiliki Polri dikerahkan untuk membantu warga yang menjadi korban Erupsi Gunung Semeru. Seluruh sarana dan prasarana kami maksimalkan guna meringankan beban masyarakat,” kata Sigit kepada awak media, Jakarta, Minggu (5/12).

Dalam operasi kemanusiaan ini, Sigit menyebut, Polri telah mengerahkan 945 personel gabungan yang diterjunkan dari Pelopor Korbrimob dan Satbrimob Polda jajaran. Kemudian, enam ekor anjing K-9 juga telah dikirim ke lokasi bencana alam.

Selain itu, Polri juga telah mengerahkan peralatan dan kendaraan terkait bencana alam erupsi itu. Diantaranya, mobil SAR, mobil dapur lapangan, mobil reapiter, mobil water treatment, ambulance. Selanjutnya, satu Helikopter juga telah dikirimkan dan siap dioperasi di lokasi bencana.

“Semua personel, peralatan maupun kendaraan yang dikerahkan, dipastikan siap menghadapi kondisi di lapangan. Pelayanan kesehatan dan dapur umum darurat kami telah siapkan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sigit.

Sementara itu, tim Pusdokkes Polri juga telah menyiapkan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Lumajang sebagai posko korban erupsi Gunung Semeru. Bahkan, RS Bhayangkara di Batu, Kediri dan Bondowoso juga mengirimkan mobil ambulance.

Tak hanya itu, Pusdokkes Mabes Polri juga membackup dengan menerjunkan tujuh personel Ahli DVI dan spesialis bedah plastik ke lokasi bencana alam. Biddokes Polda Jawa Timur juga sudah menyiapkan empat posko DVI di RS Bhayangkara Lumajang, RSUD Haryoto, Penanggal Candipuro dan Pronojiwo.

Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran yang bertugas dalam operasi kemanusiaan tersebut untuk bergerak aktif melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ia juga meminta berkomunikasi ke Mabes Polri apabila membutuhkan sarana dan prasarana tambahan.

“Maksimalkan pengarahan anggota dan peralatan dalam penanganan bencana terutama kawasan perumahan atau pemukiman warga yang membutuhkan evakuasi,” ucap eks Kapolda Banten ini.

Sigit berharap dengan dikerahkannya seluruh kekuatan terbaik yang dimiliki Polri, dapat meringankan beban dari masyarakat setempat yang menghadapi musibah bencana alam.

“Kepada warga jangan sungkan meminta bantuan kepada kepolisian. Saya pastikan, Polri hadir untuk membantu dan meringankan beban dari masyarakat. Bila ada kekurangan kita akan kirimkan dan back up dari Mabes dan Polda lainnya,” tutup Sigit.

Rapat Lintas Sektoral, Kapolri Paparkan Strategi Cegah Lonjakan Covid-19 saat Perayaan Nataru

 

 

Pemerintah, TNI, Polri dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk membahas soal antisipasi potensi lonjakan Covid-19 saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan mengenai instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), koordinasi antar-lembaga sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan tren positif laju pertumbuhan Covid-19 yang saat ini sudah dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga, saat memasuki libur Nataru, tidak mengalami lonjakan.

“Seperti perintah Bapak Presiden pada ratas lalu, persiapan menghadapi kemungkinan laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru harus diantisipasi. Sehingga dilakukan langkah-langkah koordinasi bersama dengan semua pihak,” kata Sigit dalam Rakor lintas sektoral.

Indonesia, kata Sigit, saat ini berada di peringkat pertama dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19 di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Nikkei.

Tak hanya itu, berdasarkan pusat pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau Covid-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level 1 sehingga aman untuk dikunjungi.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, selain menjadi prestasi Pemerintah, hal itu juga hasil dari kerja keras seluruh pihak terkait dan elemen masyarakat.

Jika tren positif ini bisa dipertahankan saat Nataru, Sigit mengatakan, hal tersebut bisa menjadi semakin membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Mengingat, kedepannya Indonesia akan menggelar perhelatan agenda nasional maupun internasional. Yang dimana, hal itu akan membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia.

Karenanya, Sigit berharap, kesuksesan PON di Papua, Konferensi Polwan Internasional di NTT dan World Superbike di NTB, dapat terjadi di agenda kedepan lainnya.

“Ini modal dasar kita untuk tetap menjaga laju pertumbuhan Covid-19. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa bertumbuh. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga saat kegiatan Natal dan Tahun Baru yang akan kita hadapi beberapa hari kedepan. Sehingga agenda nasional ataupun internasional di tahun mendatang tetap terkendali. Semua pengalaman yang selama ini harus dijadikan pembelajaran untuk kita semua,” ujar Sigit.

Selain itu, Sigit menekankan semua pihak harus mewaspadai dan menyiapkan antisipasi pencegahan di kabupaten yang memiliki potensi peningkatan laju pertumbuhan Covid-19 dewasa ini. Pasalnya, Sigit mendapatkan laporan dari Kemenkes soal adanya peningkatan angka virus corona di 17 kabupaten.

“Pertempuran sementara ini kita yang memenangkan, namun pertempuran itu belum usai. Saya kira dengan angka dalam waktu ini terjadi penurunan, namun tanpa kita sadari mulai ada peningkatan betul kata pak Menkes 17 kabupaten. Tentunya angka ini harus kita waspadai. Kalau kita lihat di level assesmen disatu sisi keberhasilan kita semua. Namun di satu sisi kita harus waspadai dengan adanya PPKM level akan ada penurunan mobilitas,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Demi mengantisipasi laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru, Sigit telah memberikan sejumlah strategi dan instruksi kepada seluruh jajaran agar mencegah laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru.

Di antaranya adalah strategi penanganan dari hulu dan hilir. Kemudian, pengawasan ketat protokol kesehatan (prokes) di seluruh moda transportasi laut, udara dan darat.

Menurut Sigit, strategi antisipasi pencegahan laju pertumbuhan Covid-19 akan diterapkan dalam Operasi Lilin untuk mengawal kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru.

“Dalam upaya antisipasi Nataru kepolisian akan laksanakan Operasi Lilin. Namun tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah. Tentunya Polri akan mengawali 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah diberlakukan PPKM Level 3, dengan tujuan mengurangi transmisi angka Covid-19,” tutur Sigit.

Terkait strategi penanganan hulu ke hilir, Sigit memaparkan untuk memberlakukan skenario pengetatan prokes mulai dari pra-keberangkatan hingga lokasi tujuan bagi masyarakat yang tetap mudik, melalui Posko PPKM mulai dari tingkat RT/RW.

Bagi warga yang harus melaksanakan perjalanan, harus menyertakan surat keterangan mudik, sertifikat vaksin dua kali dan hasil Swab Antigen ataupun PCR.

Polri, kata Sigit juga menyiapkan pos-pos yang akan digunakan untuk vaksinasi masyarakat. Lalu, ada juga tempat yang disiapkan untuk melakukan karantina apabila diketemukan warga yang hasil Swab-nya dinyatakan positif.

“Kami siapkan pos pelayanan untuk laksanakan vaksinasi manakala ada masyarakat yang belum vaksin. Untuk membantu masyarakat yang belum vaksin ini merupakan strategi kita. Juga disiapkan pos karantina apabila dalam pelaksanaan Swab dinyatakan reaktif dan aplikasi PeduliLindungi warna hitam agar dilaksanakan karantina sementara,” kata Sigit.

Polisi juga akan membentuk pos untuk checkpoint guna memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pada Bandara, polisi juga akan meningkatkan pengawasan para pelaku perjalanan dari luar negeri, guna mencegah masuknya varian baru Covid-19.

Strategi selanjutnya adalah, Sigit menegaskan, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat akan terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi untuk mencapai target Presiden Jokowi sebesar 70 persen di akhir tahun.

“Artinya perlu adanya langkah yang perlu kita lakukan untuk antisipasi capaian bulan November dan di Desember minimal 70 persen. Jadi bagi wilayah yang dibawah rata-rata nasional, sehingga perlu langka-langkah khusus dan menjadi perhatian kita semua. Akselerasi vaksinasi ini kita harapkan sebelum dilaksanakan Operasi Lilin untui menjaga agar vaksinasi berjalan dan prokes berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit juga mengimbau agar perayaan Natal dilakukan dengan memanfaatkan cara online atau virtual. Ataupun jika dilaksanakan secara offline maka kapasitas baiknya hanya dihadiri 50 persen. Tak hanya itu, aplikasi PeduliLindungi juga harus terpasang di rumah ibadah.

Sementara itu, untuk pusat perbelanjaan atau mall, selain dipasangi PeduliLindungi, harus disediakan pula posko vaksinasi dan karantina. Sedangkan di tempat wisata, bisa dilakukan dengan cara One Gate System dan juga tersedia pos vaksin serta karantina.

Kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap kepada TNI-Polri untuk terus berada di garda terdepan dalam mengantisipasi laju pertumbuhan Covid-19.

“TNI-Polri sudah sangat kompak. Kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Covid-19 landai ekonomi pun harus semakin baik,” kata Muhadjir. (****)

MS

Kapolri Jenderal Listyo Mengeluarkan Perintah Terbaru, Seluruh Jajaran Harus Bergerak Cepat

 

 

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya mulai dari pejabat utama, kapolda, hingga kapolres melalui konferensi video, Rabu (24/11).

Jenderal Listyo memerintahkan jajaran memetakan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Seluruh kepala satker dan kepala satwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi,” kata Jenderal Listyo.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan sampai saat ini situasi kamtibmas relatif kondusif.

Namun, ujar dia, tetap perlu antisipasi, karena pada akhir 2021 banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola secara baik.

Jenderal bintang empat itu mengatakan yang harus diantisipasi sejak dini, di antaranya, adalah gangguan kelompok bersenjata Papua, unjuk rasa, dan aksi terorisme.

Jenderal Listyo juga meminta seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam.

Dia mengatakanpolisi harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Oleh karena itu, Listyo mengatakan bahwa perlu dilakukan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana, seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya.

“Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya,” ujar dia.

Selain itu, Jenderal Listyo juga menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19 menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat III saat libur Natal-Tahun Baru guna mengantisipasi pertumbuhan angka virus corona.

Oleh karena itu, kata dia, jajaran kepolisian tetap melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah Operasi Lilin 2021 guna mengimplementasikan kebijakan itu.

Menurut dia, antisipasi itu bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro.

Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat.

Menurutnya, TNI dan Polri dan pemangku kepentingan terkait harus memperkuat sinergi dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” kata dia.

Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis kedua, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19.

Tak hanya itu, guna memastikan tidak ada lonjakan saat Nataru, polisi harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut.

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, dia menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis kedua, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat, jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19.

“Segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik,” pungkas Kapolri Jenderal Listyo. (****)

MS

Kapolri Minta Rapor Merah Anggota Polisi Diperbaiki

 

 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dirinya masih menerima sejumlah laporan dari Divisi Propam Polri terkait pelanggaran anggota kepolisian. Hal tersebut pun sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Meski begitu, menurutnya rapor merah pelanggaran anggota harus dijadikan sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Polri.

“Bahwa apa yang diperlihatkan tadi adalah rapor kita. Jadi ya kalau rapor merah jangan kita sobek rapornya tetapi bagaimana kemudian kita perbaiki. Sehingga rapornya menjadi biru,” tutur Listyo dalam video konferensi bersama seluruh jajaran Polri, Kamis (25/11).

Menurut Listyo, pelanggaran anggota Polri menjadi potret hidup yang muncul di masyarakat. Tentunya hal tersebut merupakan cermin bagi kepolisian agar terus berbenah dan memperbaiki diri.

“Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik,” jelas dia.

Listyo pun meminta jajaran untuk terus melakukan kerja maksimal dalam melayani masyarakat. Jangan sampai hilang semangat lantaran perbuatan segelintir oknum anggota yang mencoreng nama baik kepolisian.

“Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” Listyo menandaskan. (****)

MS

Kapolri minta seluruh jajaran fokus cegah lonjakan COVID-19 saat akhir tahun

 

 

(ANTARA) —- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi video (Vicon) meminta kepada seluruh jajaran untuk menyiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, serta fokus pada pencegahan lonjakan COVID-19.

Sigit mengatakan pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat tiga saat libur natal dan tahun baru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka kasus COVID-19, termasuk varian baru AY.4.2.

“Lakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut,” kata Sigit, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro di wilayah setempat.

Jenderal bintang empat itu menyebutkan, dalam hal ini, TNI-Polri dan “stakeholders” terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian COVID-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM tingkat tiga pada saat natal dan tahun baru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” ujar Sigit.

Ia menerangkan, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis dua, dan hasil swab dalam rangka pengendalian COVID-19.

Tak hanya itu, Sigit mengatakan kepolisian harus melakukan pengendalian COVID-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut, guna memastikan tidak adanya lonjakan kasus positif saat natal dan tahun baru.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis dua, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif COVID-19.

Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19 saat libur natal dan tahun baru harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Hal ini mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan COVID-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau COVID-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level satu, sehingga aman untuk dikunjungi.

“Tren positif itu harus dipertahankan,” kata Sigit.

Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19.

“Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, mantan Kadiv Propam Polri itu juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini.

Untuk itu, kata Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

“Jadi sekali lagi itu adalah potret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki. Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik,” kata Sigit.

“Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” terang Sigit. (****)

MS

Kapolri Pimpin Pelantikan & Sertijab Kabaintelkam serta 6 Kapolda

 

 

Jakarta, Rabu 10 November 2021 (Kattakami) — Polri melaksanakan serah terima jabatan dan kenaikan pangkat perwira tinggi. Sebanyak 11 perwira tinggi naik pangkat dan mengisi jabatan baru.

Rinciannya dua Inspektur Jenderal (Irjen) menjadi Komisaris Jenderal (Komjen), tiga Brigadir Jenderal (Brigjen) naik menjadi Irjen, dan enam Kombes Pol menjadi Brigjen.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung acara tersebut.

“Pejabat utama di lingkungan Mabes Polri yaitu Kabaintelkam, dijabat oleh Komjen Pol Ahmad Dofiri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Rabu (10/11/2021).

Kemudian Asisten Logistik Kapolri sekarang diisi oleh Irjen Pol Argo Yuwono, Kakorlantas dijabat oleh Irjen Pol Firman Santyabudi, dan Kadiv Humas ditempati oleh Irjen Pol Dedi Prasetyo. Lantas enam Kepala Kepolisian Daerah juga mengalami rotasi.

Mereka yang mengisi jabatan orang nomor satu di sebuah wilayah hukum kepolisian yaitu Irjen Pol Suntana (Kapolda Jawa Barat), Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya (Kapolda Bangka Belitung), Irjen Pol Nanang Avianto (Kapolda Kalimantan Tengah), Irjen Pol Teguh Pristiwanto (Kapolda Sulawesi Tenggara), Irjen Pol Nana Sudjana (Kapolda Sulawesi Selatan), Irjen Pol Mulyatno (Kapolda Sulawesi Utara).

“Kenaikan pangkat dan pergeseran atau mutasi di lingkungan Polri merupakan suatu yang dinamis dalam organisasi. Itu terus akan berjalan. Sisi lain, ini semua merupakan pembinaan karier personel Polri, sekaligus menjawab tantangan tugas pokok Polri yang semakin kompleks,” ujar Rusdi. (****)

 

 

MS

%d bloggers like this: