KATTAKAMI

Jakarta (ANTARA) – Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menargetkan sedikitnya satu juga warga negara Indonesia (WNI) dapat layanan vaksin melalui program Vaksinasi Polri Presisi Serentak, Selasa.

“Kita melaksanakan vaksinasi serentak gabungan dengan 34 provinsi, target minimal hari ini di angka satu juta seratus,” kata Listyo saat menyambangi gerai vaksin di Universitas Tri Sakti, Grogol, Jakarta Barat.

Menurut Listyo, target tersebut harus tercapai agar kekebalan tubuh masyarakat semakin meninggi menjelang Ramadhan hingga perayaan Idul Fitri tahun ini.

Dia memperkirakan aktivitas warga akan meningkat terutama saat masa mudik tahun ini dan hal ini dapat dipastikan terjadi karena pemerintah sudah membuka pintu bagi masyarakat untuk itu.

“Diperkirakan sampai kurang lebih ada 70 sampai 80 juta masyarakat yang melaksanakan mudik. Tentunya ini adalah angka yang sangatlah besar,” katanya.

Dengan tingginya percepatan vaksin tahap satu, dua, tiga atau penguat (booster) menjelang Ramadhan, polisi berpangkat bintang empat itu meyakini bahwa sebaran kasus akan terkendali pasca Lebaran nanti.

Lebih lanjut, Listyo sendiri mengapresiasi kinerja jajarannya di wilayah DKI lantaran capaian vaksinasinya saat ini sudah di atas 100 persen.

Oleh karena itu, dia menetapkan target kepada Polda Metro Jaya untuk memvaksin 110.000 warga dalam program itu pada hari ini.

“Saya harap program ini di DKI Jakarta dan provinsi lain bisa berjalan dengan maksimal demi meningkatkan kekebalan tubuh warga dan pengendalian jumlah kasus,” demikian Kapolri Listyo. (****)

MS

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai sebagai seorang figur pimpinan yang mempunyai ketepatan sasaran kebijakan.

Penilaian itu terlihat dari hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang berjudul ‘Pandangan Kelas Menengah Intelektual terhadap Kepemimpinan dan Kinerja Kabinet Indonesia Maju dan Para Pimpinan Lembaga Negara Tahun 2021’.

Survei ini dilakukan LPI pada 25 November-15 Desember 2021 dengan responden sebanyak 400 orang yang tersebar di seluruh Indonesia

Responden survei adalah kalangan kelas menengah intelektual seperti dosen, pakar, peneliti, aktivis LSM/NGO, seniman atau budayawan.

Metode pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan snowball sampling, di mana subjek yang ditunjuk menjadi sampel memberikan banyak referensi atau sumber mengenai subyek-subyek lain yang mempunyai kesamaan atau kemiripan.

Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar 5% pada tingkat kepercayaan ± 95%.

Direktur LPI Boni Hargens mengatakan secara umum, kalangan menengah intelektual menilai sejak awal, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit tidak hanya memberikan warna baru terhadap citra institusi kepolisian.

Namun, Jenderal Listyo lebih jauh menawarkan sebuah transformasi kelembagaan melalui visi Presisinya.

“Ketepatan sasaran kebijakan menjadi salah satu instrumen atau indikator yang kami ukur dalam menilai kinerja menteri atau pimpinan lembaga negara. Nah, visi Presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang ditawarkan oleh Kapolri inilah yang besar kemungkinan mendapat sorotan positif dari kelas menengah intelektual yang menjadi segmen khusus dalam survei kami,” jelas Boni kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Dari data survei LPI, kata Boni, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit mendapatkan skor 2.31 dalam bursa 10 nama menteri dan pimpinan lembaga negara untuk indikator kebijakan dan variabel ketepatan sasaran kebijakan. Pada variabel tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit berada di peringkat pertama, dari jajaran 10 nama menteri dan pimpinan lembaga terbaik.

“Kami sebenarnya mengukur kinerja kementerian dan pimpinan lembaga negara menggunakan tiga indikator, yaitu responsivitas, leadership dan kebijakan. Secara kumulatif dari seluruh indikator penilaian kinerja Kapolri sebesar 58% responden menilai sangat baik, 29% baik dan 13% menilai buruk,” ungkap Boni Hargens. (****)

MS

Jakarta (ANTARA) – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri merupakan kunci utama dalam mencetak personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas terbaik.

Oleh karena itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri harus menjadi ‘dapur’ mencetak SDM Polri yang unggul dan berkualitas seperti yang diharapkan, dicintai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Untuk pemenuhan SDM Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai ‘dapur’ pengolahan SDM Polri, agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul,” kata Sigit dalam pengarahannya pada acara sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, dikutip dari siaran pers Divisi Humas Polri, Kamis.

Sigit menyebutkan, Wandiklat sosok yang memiliki peran penting sebagai tahap awal perumusan kebijakan dan menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara.

Dalam Wandiklat ini, Sigit menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompetensi, yakni kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan (leadership), dan kompetensi etika serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

“Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan, sehingga betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Sigit.

Terkait tiga kompetensi yang disebutkan tadi di atas, mantan Kabareskrim Polri ini pun menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes), dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).

Output yang diharapkan, kata Sigit, SDM Polri memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika, dan kompetensi leadership, sehingga bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional.

“Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah ‘PR’ kita,” ujar Sigit lagi.

Menurut Sigit, ketiga kompetensi tersebut mutlak dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Lemdiklat Polri diharapkan menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional.

Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, dari segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi kepemimpinan dan etika yang harus betul-betul ditanamkan.

“Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini,” kata Sigit lagi.

Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM Polri yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral.

Pengembangan SDM, kata Sigit, harus serius mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru.

“Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius,” kata Sigit. (****)

MS

JAKARTA–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kepolisian Negara Selandia Baru menandatangani perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas.

Penandatanganan kerja sama institusi penegak hukum dua negara tersebut di gelar di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/12), yang dilaksanakan secara Offline maupun Online.

“Hari ini kita hadir dalam pertemuan penandatanganan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas,” kata Sigit mengawali sambutannya.

Kerjasama ini, kata Sigit, bergerak dari perkembangan lingkungan strategis (lingstra) yang terus berubah dengan cepat dan tidak menentu. Sehingga, berdampak terhadap stabilitas keamanan.

Bahkan, modus kejahatan terus berkembang dan kejahatan berdimensi baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan begitu, menurut mantan Kapolda Banten ini, kejahatan tersebut tidak lagi mengenal batas antar-negara. Karenanya, Sigit berpandangan, kerja sama antar-kedua negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan sangat diperlukan.

“Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kepolisian di kedua negara, utamanya dalam menangani terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan ilegal, kejahatan ekonomi dan pencucian uang, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional lainnya,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan penandatanganan kerja sama ini, Sigit berharap, Polri dan kepolisian Selandia Baru akan semakin optimal dalam rangka menanggulangi segala bentuk kejahatan.

Mengingat, hal ini bisa berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian.

“Tentunya kita semua berharap, hubungan antara Polri dan Kepolisian Selandia Baru semakin erat. Kolaborasi yang efektif akan meningkatkan stabilitas keamanan kedua negara sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sigit.

Kerja sama di bidang keamanan antara Polri dan kepolisian Selandia Baru telah lama terjalin sejak tahun 2011.

Diantaranya adalah, 8 kelompok kerja bilateral atau Bilateral Working Group, 24 program peningkatan kapasitas dalam bentuk studi banding, beasiswa S2, dan kursus singkat.

Lalu, 19 kegiatan pertukaran informasi kriminal dan lima kerjasama penegakan hukum seperti operasi militer kewilayahan, deportasi dan penyidikan bersama.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Selandia Baru, Komisioner Mr Andrew Coster secara virtual menyatakan apresiasinya terhadap Polri, terkait dengan fokus untuk menanggulangi kejahatan transnasional tersebut.

“Saya sangat senang bahwa penandatanganan ini dapat dilaksanakan. Selama 1 dekade terakhir kita telah melaksanakan kerja sama yang baik sekali.

Dengan adanya MoU yang kita perbarui ini tentu kita dapat memfokuskan kerja sama kepada hal-hal dan kejahatan yang sudah lazim terjadi pada akhir-akhir ini,” kata Andrew.

Andrew mengatakan, salah satu kejahatan transnasional yang menjadi atensi salah satunya adalah peredaran narkotika serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), ekstrimisme kekerasan dan penyelundupan atau perdagangan manusia.

“Walaupun Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia tapi kita tetap positif bisa terus melaksanakan kerja sama, saya berterima kasih atas kerja sama yang telah dilaksanakan dan saya menantikan waktu dapat bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri. Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya,” tutur Andrew. (****)

MS

Pemerintah, TNI, Polri dan instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk membahas soal antisipasi potensi lonjakan Covid-19 saat perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/11/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan mengenai instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), koordinasi antar-lembaga sangat diperlukan untuk tetap mempertahankan tren positif laju pertumbuhan Covid-19 yang saat ini sudah dapat dikendalikan dengan baik. Sehingga, saat memasuki libur Nataru, tidak mengalami lonjakan.

“Seperti perintah Bapak Presiden pada ratas lalu, persiapan menghadapi kemungkinan laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru harus diantisipasi. Sehingga dilakukan langkah-langkah koordinasi bersama dengan semua pihak,” kata Sigit dalam Rakor lintas sektoral.

Indonesia, kata Sigit, saat ini berada di peringkat pertama dalam hal penanganan dan pengendalian Covid-19 di Asia Tenggara berdasarkan Indeks Nikkei.

Tak hanya itu, berdasarkan pusat pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau Covid-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level 1 sehingga aman untuk dikunjungi.

Mantan Kapolda Banten ini menyebut, selain menjadi prestasi Pemerintah, hal itu juga hasil dari kerja keras seluruh pihak terkait dan elemen masyarakat.

Jika tren positif ini bisa dipertahankan saat Nataru, Sigit mengatakan, hal tersebut bisa menjadi semakin membangkitkan pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Mengingat, kedepannya Indonesia akan menggelar perhelatan agenda nasional maupun internasional. Yang dimana, hal itu akan membangkitkan sektor perekonomian masyarakat Indonesia.

Karenanya, Sigit berharap, kesuksesan PON di Papua, Konferensi Polwan Internasional di NTT dan World Superbike di NTB, dapat terjadi di agenda kedepan lainnya.

“Ini modal dasar kita untuk tetap menjaga laju pertumbuhan Covid-19. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi bisa bertumbuh. Oleh karena itu bagaimana kita menjaga saat kegiatan Natal dan Tahun Baru yang akan kita hadapi beberapa hari kedepan. Sehingga agenda nasional ataupun internasional di tahun mendatang tetap terkendali. Semua pengalaman yang selama ini harus dijadikan pembelajaran untuk kita semua,” ujar Sigit.

Selain itu, Sigit menekankan semua pihak harus mewaspadai dan menyiapkan antisipasi pencegahan di kabupaten yang memiliki potensi peningkatan laju pertumbuhan Covid-19 dewasa ini. Pasalnya, Sigit mendapatkan laporan dari Kemenkes soal adanya peningkatan angka virus corona di 17 kabupaten.

“Pertempuran sementara ini kita yang memenangkan, namun pertempuran itu belum usai. Saya kira dengan angka dalam waktu ini terjadi penurunan, namun tanpa kita sadari mulai ada peningkatan betul kata pak Menkes 17 kabupaten. Tentunya angka ini harus kita waspadai. Kalau kita lihat di level assesmen disatu sisi keberhasilan kita semua. Namun di satu sisi kita harus waspadai dengan adanya PPKM level akan ada penurunan mobilitas,” ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Demi mengantisipasi laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru, Sigit telah memberikan sejumlah strategi dan instruksi kepada seluruh jajaran agar mencegah laju pertumbuhan Covid-19 saat Nataru.

Di antaranya adalah strategi penanganan dari hulu dan hilir. Kemudian, pengawasan ketat protokol kesehatan (prokes) di seluruh moda transportasi laut, udara dan darat.

Menurut Sigit, strategi antisipasi pencegahan laju pertumbuhan Covid-19 akan diterapkan dalam Operasi Lilin untuk mengawal kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru.

“Dalam upaya antisipasi Nataru kepolisian akan laksanakan Operasi Lilin. Namun tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah. Tentunya Polri akan mengawali 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah diberlakukan PPKM Level 3, dengan tujuan mengurangi transmisi angka Covid-19,” tutur Sigit.

Terkait strategi penanganan hulu ke hilir, Sigit memaparkan untuk memberlakukan skenario pengetatan prokes mulai dari pra-keberangkatan hingga lokasi tujuan bagi masyarakat yang tetap mudik, melalui Posko PPKM mulai dari tingkat RT/RW.

Bagi warga yang harus melaksanakan perjalanan, harus menyertakan surat keterangan mudik, sertifikat vaksin dua kali dan hasil Swab Antigen ataupun PCR.

Polri, kata Sigit juga menyiapkan pos-pos yang akan digunakan untuk vaksinasi masyarakat. Lalu, ada juga tempat yang disiapkan untuk melakukan karantina apabila diketemukan warga yang hasil Swab-nya dinyatakan positif.

“Kami siapkan pos pelayanan untuk laksanakan vaksinasi manakala ada masyarakat yang belum vaksin. Untuk membantu masyarakat yang belum vaksin ini merupakan strategi kita. Juga disiapkan pos karantina apabila dalam pelaksanaan Swab dinyatakan reaktif dan aplikasi PeduliLindungi warna hitam agar dilaksanakan karantina sementara,” kata Sigit.

Polisi juga akan membentuk pos untuk checkpoint guna memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pada Bandara, polisi juga akan meningkatkan pengawasan para pelaku perjalanan dari luar negeri, guna mencegah masuknya varian baru Covid-19.

Strategi selanjutnya adalah, Sigit menegaskan, TNI-Polri dan seluruh elemen masyarakat akan terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi untuk mencapai target Presiden Jokowi sebesar 70 persen di akhir tahun.

“Artinya perlu adanya langkah yang perlu kita lakukan untuk antisipasi capaian bulan November dan di Desember minimal 70 persen. Jadi bagi wilayah yang dibawah rata-rata nasional, sehingga perlu langka-langkah khusus dan menjadi perhatian kita semua. Akselerasi vaksinasi ini kita harapkan sebelum dilaksanakan Operasi Lilin untui menjaga agar vaksinasi berjalan dan prokes berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Sigit juga mengimbau agar perayaan Natal dilakukan dengan memanfaatkan cara online atau virtual. Ataupun jika dilaksanakan secara offline maka kapasitas baiknya hanya dihadiri 50 persen. Tak hanya itu, aplikasi PeduliLindungi juga harus terpasang di rumah ibadah.

Sementara itu, untuk pusat perbelanjaan atau mall, selain dipasangi PeduliLindungi, harus disediakan pula posko vaksinasi dan karantina. Sedangkan di tempat wisata, bisa dilakukan dengan cara One Gate System dan juga tersedia pos vaksin serta karantina.

Kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap kepada TNI-Polri untuk terus berada di garda terdepan dalam mengantisipasi laju pertumbuhan Covid-19.

“TNI-Polri sudah sangat kompak. Kita harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Covid-19 landai ekonomi pun harus semakin baik,” kata Muhadjir. (****)

MS

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya mulai dari pejabat utama, kapolda, hingga kapolres melalui konferensi video, Rabu (24/11).

Jenderal Listyo memerintahkan jajaran memetakan potensi kerawanan dan melakukan antisipasi sejak dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Seluruh kepala satker dan kepala satwil sudah harus mulai memetakan potensi kerawanan dan mempersiapkan rencana pengamanan serta langkah-langkah antisipasi,” kata Jenderal Listyo.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan sampai saat ini situasi kamtibmas relatif kondusif.

Namun, ujar dia, tetap perlu antisipasi, karena pada akhir 2021 banyak kegiatan yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas apabila tidak dikelola secara baik.

Jenderal bintang empat itu mengatakan yang harus diantisipasi sejak dini, di antaranya, adalah gangguan kelompok bersenjata Papua, unjuk rasa, dan aksi terorisme.

Jenderal Listyo juga meminta seluruh jajarannya untuk bergerak cepat dalam upaya mitigasi bencana alam.

Dia mengatakanpolisi harus hadir dengan cepat untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Oleh karena itu, Listyo mengatakan bahwa perlu dilakukan simulasi penanganan bencana agar pada saat terjadi bencana, seluruh personel yang bertugas sudah siap dan tahu akan tugasnya.

“Dirikan posko serta siapkan sarana-prasarana evakuasi dan penanggulangan genangan air bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penanganan banjir, evakuasi warga, distribusi logistik, dan lainnya,” ujar dia.

Selain itu, Jenderal Listyo juga menekankan kepada jajaran untuk fokus mempersiapkan pengamanan dan pengendalian Covid-19 menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat III saat libur Natal-Tahun Baru guna mengantisipasi pertumbuhan angka virus corona.

Oleh karena itu, kata dia, jajaran kepolisian tetap melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah Operasi Lilin 2021 guna mengimplementasikan kebijakan itu.

Menurut dia, antisipasi itu bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro.

Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro setempat.

Menurutnya, TNI dan Polri dan pemangku kepentingan terkait harus memperkuat sinergi dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian Covid-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM level 3 pada saat Nataru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” kata dia.

Dalam hal ini, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis kedua, dan hasil swab dalam rangka melakukan pengendalian Covid-19.

Tak hanya itu, guna memastikan tidak ada lonjakan saat Nataru, polisi harus melakukan pengendalian Covid-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut.

Sementara itu, untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik, dia menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis kedua, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat, jika ada warga yang dinyatakan positif Covid-19.

“Segala antisipasi dan upaya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan mencegah lonjakan Covid-19 saat libur Nataru harus benar-benar terlaksana dengan baik,” pungkas Kapolri Jenderal Listyo. (****)

MS

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, dirinya masih menerima sejumlah laporan dari Divisi Propam Polri terkait pelanggaran anggota kepolisian. Hal tersebut pun sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Meski begitu, menurutnya rapor merah pelanggaran anggota harus dijadikan sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Polri.

“Bahwa apa yang diperlihatkan tadi adalah rapor kita. Jadi ya kalau rapor merah jangan kita sobek rapornya tetapi bagaimana kemudian kita perbaiki. Sehingga rapornya menjadi biru,” tutur Listyo dalam video konferensi bersama seluruh jajaran Polri, Kamis (25/11).

Menurut Listyo, pelanggaran anggota Polri menjadi potret hidup yang muncul di masyarakat. Tentunya hal tersebut merupakan cermin bagi kepolisian agar terus berbenah dan memperbaiki diri.

“Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik,” jelas dia.

Listyo pun meminta jajaran untuk terus melakukan kerja maksimal dalam melayani masyarakat. Jangan sampai hilang semangat lantaran perbuatan segelintir oknum anggota yang mencoreng nama baik kepolisian.

“Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” Listyo menandaskan. (****)

MS

(ANTARA) —- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui konferensi video (Vicon) meminta kepada seluruh jajaran untuk menyiapkan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021, antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, serta fokus pada pencegahan lonjakan COVID-19.

Sigit mengatakan pemerintah telah menetapkan PPKM tingkat tiga saat libur natal dan tahun baru guna mengantisipasi adanya pertumbuhan angka kasus COVID-19, termasuk varian baru AY.4.2.

“Lakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada saat sebelum dan setelah operasi lilin guna mengimplementasikan kebijakan tersebut,” kata Sigit, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Sigit, antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan penguatan Posko PPKM Mikro. Jika memang ada masyarakat yang nekat untuk pulang kampung atau mudik, maka warga harus wajib melapor melalui Posko PPKM Mikro di wilayah setempat.

Jenderal bintang empat itu menyebutkan, dalam hal ini, TNI-Polri dan “stakeholders” terkait harus memperkuat sinergitas dalam memberikan sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, serta penanganan dan pengendalian COVID-19.

“Melakukan sosialisasi pembatasan PPKM tingkat tiga pada saat natal dan tahun baru sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dari jauh hari. Memasang banner, spanduk, baliho yang berisi imbauan kepada pemudik terkait prokes, kewajiban isoman dan standar isoman yang baik,” ujar Sigit.

Ia menerangkan, warga yang akan mudik diberikan surat keterangan yang berisikan identitas, sertifikat vaksin dosis dua, dan hasil swab dalam rangka pengendalian COVID-19.

Tak hanya itu, Sigit mengatakan kepolisian harus melakukan pengendalian COVID-19 di jalur moda transportasi darat, udara dan laut, guna memastikan tidak adanya lonjakan kasus positif saat natal dan tahun baru.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga menekankan kepada jajaran terkait dengan penanganan yang tepat untuk warga yang sudah sampai ke lokasi tujuan mudik. Mulai dari lapor ke Posko PPKM, memberikan hasil swab antigen, menyerahkan sertifikat vaksin dosis dua, dan menyiapkan tempat Isolasi Terpusat (Isoter), jika ada warga yang dinyatakan positif COVID-19.

Menurut Sigit, segala antisipasi dan upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19 saat libur natal dan tahun baru harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Hal ini mengingat, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara dalam hal penanganan COVID-19 dan berdasarkan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit (CDC) Amerika Serikat, Indonesia masuk dalam kategori zona hijau COVID-19 dengan tingkat penularan kasus berada di level satu, sehingga aman untuk dikunjungi.

“Tren positif itu harus dipertahankan,” kata Sigit.

Tak hanya itu, kata Sigit, Indonesia akan menjadi tuan rumah di beberapa agenda internasional. Karena itu, sebagai salah satu yang berada di garda terdepan, Polri harus memastikan untuk mencegah gangguan kamtibmas dan lonjakan COVID-19.

“Capaian ini perlu dipertahankan, dengan penguatan prokes, 3T dan meningkatkan capaian vaksinasi. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gelombang ketiga COVID-19,” tutur Sigit.

Tak hanya itu, dalam vicon tersebut, mantan Kadiv Propam Polri itu juga menerima laporan dari Divisi Propam Polri soal laporan dari pelanggaran oknum anggota kepolisian. Hal itu yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian saat ini.

Untuk itu, kata Sigit, dengan adanya laporan rapor merah terkait pelanggaran anggota tersebut, harus dijadikan bahan evaluasi guna kembali meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

“Jadi sekali lagi itu adalah potret yang muncul dari apa yang terjadi di masyarakat. Silahkan ini menjadi masukan bagi kita semua kemudian kita perbaiki. Saya kira hal-hal tersebut akan membuat masyarakat juga memahami kita, Polri berusaha terus lakukan atau laksanakan perubahan internal untuk jadi lebih baik,” kata Sigit.

“Terakhir, kita harus selalu optimis bahwa kepercayaan publik akan terus meningkat dengan terus melakukan perbuatan yang baik,” terang Sigit. (****)

MS

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turun langsung mengecek kesiapan penerapan protokol kesehatan COVID-19 menjelang penyelenggaraan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

“Kami optimis WSBK akan berjalan dengan baik. Protokol kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi harus digunakan,” kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto selesai mengecek Sikuit Mandalika di Praya, Minggu 7 November 2021.

Hadi menegaskan, kedatangannya bersama Kapolri adalah untuk mengecek kesiapan terkait penerapan protokol kesehatan pada event balap Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) tanggal 12 November dan World Superbike di Sirkuit Mandalika tanggal 19-21 November.

“Setelah kami cek capaian vaksinasi di NTB 60 persen dan di Lombok Tengah yang menjadi lokasi balapan dosis pertama telah mencapai 80 persen dan dosin kedua 55 persen,” kata Hadi.

Panglima TNI juga menekankan kepada semua penyelenggara baik pemerintah daerah maupun masyarakat serta penonton supaya tetap menerapkan protokol kesehatan, meski kasus COVID-19 di Indonesia telah turun.

Dengan demikian tidak terjadi lonjakan kasus seperti di negara lain yang disebut gelombang ketiga.

“Seperti PON di Papua berkat kerja sama dan penerapan protokol kesehatan serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi berjalan aman dan sukses,” katanya.

Oleh sebab itu, Panglima TNI mendorong penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam pelaksanaan balapan motor tersebut. Selain itu, semua hotel dan restoran tetap menerapkan protokol kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi.

“Aplikasi PeduliLindungi harus dijalankan, supaya event ini berjalan aman,” katanya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, atas kerja sama TNI-Polri, Tim gugus tugas, pemerintah daerah dan relawan yang terlibat dalam tim vaksinator serta pengawalan penerapan protokol kesehatan menyebabkan angka kasus COVID-19 saat ini sangat bagus dibanding sebelumnya, sehingga Indonesia menempati posisi pertama di Asia dalam penurunan kasus COVID-19 sesuai Indeks Nikkei.

“Ini harus dipertahankan, karena beberapa event internasional akan dilaksanakan di Indonesia. Semoga WSBK ini berjalan aman dan sukses,” kata Listyo.

Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri di pulau seribu masjid itu diterima oleh Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah dan Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal. Setelah selesai mengelilingi Sirkuit Mandalika, Panglima TNI dan Kapolri melakukan rapat internal bersama Forum Pimpinan Kepala Daerah (FPKD) Provinsi NTB dan Direksi ITDC di Hotel Navotel. (****)

MS

Labuan Bajo, Minggu 7 November 2021 (Kattakami) — Opening Ceremony The 58th IAWP 2021, Indonesia telah dilaksanakan Pada tanggal 7 November 2021 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT.

Ketua Tim Kampanye IAWP 2021, Kombes Pol DR., dr., Sumy Hastry Purwanti mengatakan acara dibuka resmi oleh Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dihadiri juga oleh Ibu Asuh Polwan RI Ny. Juliati Sigit Prabowo. Beserta pejabat utama Mabes Polri, perwakilan aparat penegak hukum dari negara sahabat, Polwan dari mancanegara, dan Polwan RI dari sabang sampai Merauke.

“Jumlah peserta yang mengikuti acara pembukaan dan seluruh rangkaian acara konferensi berjumlah 980 peserta dengan keterangan yang meliputi secara langsung dihadiri peserta internasional sebanyak 39 peserta dari 12 negara dan 2 organisasi internasional serta dari Indonesia sebanyak 407 peserta dengan mengikuti ketentuan protokol Kesehatan,” jelas Polwan Ahli Forensik se-Asia ini.

Ditambahkan Polwan berpangkat Kombes ini, Selain itu dihadiri secara online oleh peserta internasional sebanyak 235 peserta yang terdiri dari 39 negara dan Indonesia sebanyak 299 peserta.

“Untuk memeriahkan acara the 58th IAWP sehari sebelum pembukaan telah diadakan Parade Of Nations yang merupakan salah satu tradisi yang selalu dilaksanakan selama 58 tahun dalam rangkaian kegiatan International Association of Women Police (IAWP),” jelas Kabid Dokkes Polda Jateng ini.

Peserta yang mengikuti Parade meliputi Polan Manacanegara yang menggunakan pakaian kebesarannya, Polwan RI dengan berbagai varian seragam yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tim Marching Band dari SMAK Ignatius Loyola, SMP Arnoldus, dan Pembawa Bendera yakni Para Pemuda Pemudi Paguyuban di wilayah Manggarai Barat. (****)

MS